Friday, December 3, 2010

Kontroversi Status Istimewa Yogyakarta

Posted by Dany Nooryadi 5:04 PM, under | No comments

KONTROVERSI soal isu monarki berkaitan dengan jabatan pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya diselesaikan presiden pula secara baik-baik. Dalam pidatonya pada Kamis, 2 Des '10, Presiden Yudhoyono menyebutkan Sri Sultan Hamengkubuwono X tetap pemimpin yang terbaik untuk Yogyakarta hingga ke depan. Dengan pernyataan itu, kita berharap isu yang pastinya mengganggu hubungan sultan dan warga Yogyakarta dengan presiden bisa teredam.
Tak bisa dimungkiri, efek dari pernyataan Yudhoyono soal penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sempat "menghangatkan" suasana tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di daerah lain. Bagaimanapun, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu itu kemudian berkembang menjadi tuntutan referendum yang terpampang dalam spanduk-spanduk dipenjuru DIY. Menanggapi hal itu, Sri Sultan bersikap bijak dengan menyerahkannya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Bila disadari, inilah salah satu bukti kecintaan rakyat kepada pemimpin mereka dan kecintaan pemimpin kepada rakyatnya. Pada momen pemilihan umum presiden lalu pun misalnya, mayoritas warga Yogyakarta juga tidak ingin sultan maju sebagai presiden. Mereka justru ingin sultan tetap sebagai Gubernur DIY agar bisa selalu dekat dengan warganya.
Pemimpin yang amanah akan berusaha memajukan daerah yang dipimpinnya dan membuat warganya sejahtera. Itulah yang sudah dipraktikkan para pemimpin Yogyakarta sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak aneh jika pembangunan DIY sangat maju tanpa cela berupa kebocoran anggaran, penyelewengan, atau perilaku tidak terpuji lainnya.
Oleh karena itu, jika kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta akan disahkan, kita sangat berharap isinya tidak mereduksi atau bahkan mencabut status istimewa yang disandang Yogyakarta sejak 1950. Akan tetapi, undang-undang itu memperjelas hal-hal yang belum diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 dan UU Nomor 19 Tahun 1950 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sebagai peraturan legal formal DIY. Persoalan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah jelas diatur dalam dua UU tersebut, sehingga tidak perlu diubah dalam UU yang baru.
Dengan demikian, RUU Keistimewaan Yogyakarta yang sudah dibahas sejak 2002 harus benar-benar mampu mengakomodasi masukan dari masyarakat Yogyakarta. Kita tidak perlu mengubah peraturan yang sudah berjalan tanpa masalah yang membawa kebaikan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya.
Bukankah alangkah lebih bermanfaat jika kita memikirkan daerah-daerah yang belum maju dan mayoritas penduduknya masih hidup kurang layak?
Wallahu alam...
[ TR-PR 12/3/10-26 ]


>>>>>>
Jump to : DAFTAR ISI


Artikel Terkait:

0 comments:

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar/masukan/kritik Anda di bawah ini..

Tags

Menu (shortcut) Blog

Photobucket
Photobucket

Blog Archive

Blog Archive