Monday, December 20, 2010

Pelayanan Buruk Memicu Konflik

Posted by Dany Nooryadi 5:21 AM, under | No comments

Bandung, 19 Desember 2010 [PR 19/12/10, 2]
Buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah banyak menimbulkan potensi konflik yang berujung pada tindakan anarkistis di masyarakat. Hal itu akibat kualitas sumber daya manusia yang rendah, lemahnya penegakan hukum, serta pelayanan publik yang tidak prima, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hilang.
"Ini yang sering kali menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui kepala daerahnya, harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakatnya," kata Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, M. Roem. Ia mengungkapkan hal itu dalam seminar nasional bertema "Anarki Ditinjau dari Perspektif Sosial-Budaya, Agama, Psikologi, Sosial, dan Pendidikan" yang diadakan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung di Aula Unisba, Jalan Tamansari (Sabtu, 18 Desember 2010).
Roem menuturkan, saat ini konflik tidak hanya disebabkan perbedaan sosial, etnis, ras, atau antargolongan. Adanya konflik (dan bahkan bisa berujung pada tindakan anarkistis) kini bergeser pada ketidakpuasan atas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Apalagi, kata Roem, urusan yang dipegang bersama (concurrent) antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat kebanyakan meliputi kepentingan masyarakat banyak seperti pertanian, perkebunan, industri, air bersih, hingga kesehatan. Sementara itu, urusan yang ditangani pemerintah pusat adalah pertahanan keamanan, moneter, yustisi, politik luar negeri, dan agama.
Dituturkan oleh Roem, era otonomi daerah seperti sekarang ini, pelayanan publik menjadi tanggung jawab kepala daerah. Jika pelayanan yang diberikannya buruk, jangan memilih orang tersebut untuk menjadi kepala daerah. Saat ini, lanjut Roem, sebagian besar masyarakat Indonesia masih labil, mudah tergiur, mudah kecewa, dan pendidikan politiknya masih rendah. Sementara dari segi kualitas pemimpinnya, masih pragmatis, disorientasi tujuan politik, pengetahuan rendah, serta pendidikan berpolitik yang juga masih rendah.
Sementara itu, psikolog Universitas Padjadjaran Prof. Zulkariska Iskandar mengatakan, perubahan perilaku anarkistis yang kini lebih banyak ditujukan kepada pemerintah merupakan bentuk perlawanan kepada pihak otoritas. Sikap anarkistis yang timbul pun lebih dikarenakan lemahnya peranan hukum di Indonesia. "Hukum kurang ditegakkan dengan baik, sehingga proses pembelajaran terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari bangsa Indonesia untuk membangun bersama. Agar sikap-sikap anarkistis dan konflik akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah bisa berkurang," menurutnya.

>>>>>>
GO to : DAFTAR ISI


Artikel Terkait:

0 comments:

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar/masukan/kritik Anda di bawah ini..

Tags

Menu (shortcut) Blog

Photobucket
Photobucket

Blog Archive

Blog Archive