Sunday, January 30, 2011

Pembatasan Subsidi BBM Berlaku Maret 2011

Posted by Dany Nooryadi 10:48 PM, under | No comments

Pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akhirnya diputuskan mulai akhir Maret 2011. Syaratnya, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terkait dengan rencana tersebut.
Demikian hasil rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan pemerintah di Gedung DPR/MPR, Senanyan, Jakarta sejak Senin (13 Des) pagi hingga Selasa (14 Des) dini hari. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsya dan dihadiri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Teuku Riefky mengatakan, putusan rapat tersebut antara lain, pemerintah diminta menindaklanjuti amanat UU No. 10/2010 tentang APBN 2011 yang meminta pemerintah mengatur pemakaian BBM bersubsidi secara bertahap agar lebih tepat sasaran. Sesuai dengan amanat APBN 2011, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 38,6 juta kiloliter.

Dari sembilan fraksi yang ada di Komisi VII, Fraksi PDIP yang menjadi satu-satunya fraksi yang menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap rencana pembatasan BBM bersubsidi. Dalam pernyataannya, Fraksi PDIP menolak pembatasan BBM bersubsidi dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan kajian sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10/2010 dan hasil kajian disampaikan pada masa sidang mendatang. Sementara fraksi lainnya, kecuali Gerindra yang tidak hadir, menyatakan setuju terhadap rencana pengaturan BBM bersubsidi. Misalnya, Fraksi PKS menyetujui pembatasan dilakukan secara bertahap dan dimulai pada Maret 2011 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dalam poin lain, PKS berharap penghematan yang diperoleh dari kebijakan tersebut dibahas melalui mekanisme APBN-P. Fraksi PAN menyetujui dengan catatan, ini merupakan domain pemerintah berdasarkan UU APBN 2011 dan dilakukan akhir kuartal pertama 2011. Sedangkan anggota Komisi VII Fraksi PPP M. Romahurmuziy menyatakan, "Kami setuju pembatasan BBM yang merupakan amanat UU APBN 2011, tetapi bukan Januari 2011."

Ditambahkan, program tersebut memerlukan kesiapan empat hal terlebih dahulu, antara lain infrastruktur, pelaksanaan lapangan, sosialisasi, dan antisipasi penyalahgunaan.

Di tempat terpisah, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, Kementerian Perhubungan berharap keputusan pembatasan BBM itu tidak membuat pelayanan publik terganggu. Argumentasi membatasi konsumsi BBM dan mengurangi kemacetan bukan alasan yang tepat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Beliau meminta agar pelayanan publik jangan kemudian jadi terhambat. Demikian disampaikan Freddy pada jumpa pers akhir tahun di Gedung Kementerian Perhubungan Jln. Medan Merdeka Barat, Jakarta, pada Selasa (14 Des '10).

[ PR, 15/12/10-1 ]


>>>>>>
GO to : DAFTAR ISI


Artikel Terkait:

0 comments:

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar/masukan/kritik Anda di bawah ini..

Tags

Menu (shortcut) Blog

Photobucket
Photobucket

Blog Archive

Blog Archive